Mahasiswa Austria Menentang Pemotongan Anggaran Pendidikan

WINA:
Lebih dua puluh ribu mahasiswa dan dosen berbaris dari Vienna University menuju kantor Kanselir untuk menentang pencabutan anggaran pendidikan.
Demonstrasi lain terjadi di Salzburg dan Graz, demikian dilaporkan media setempat.
Mahasiswa dan dosen berpendirian bahwa berkurangnya anggaran pendidikan akan membuat mase depan lulusan mereka menjadi suram.
Adanya rumor mengenai PHK sejumlah staff universitas dan penutupan sejumlah kampus membuat mahasiswa marah dan merencanakan pemogokan.


Merugikan Mahasiswa

Saat ini, setiap keluarga dengan mahasiswa berusia 19 sampai 26 mendapatkan €150 (£130) per-bulan dari negara.

Namun, dibawah kebijakan penghematan anggaran yang tidak populer ini, pemerintah akan memotong anggaran €1.6 billion (£1.4bn) pada tahun 2011.

Pemerintah Austria berniat memotong tunjangan kepada mahasiswa berusia 19 sampai 26 tahun dan pembayaran pendidikan tingkat tinggi usia 24 tahun.
Universitas Vienna, yang dianggap sebagai salah satu universitas terbaik di dunia, telah merosot peringkat internasionalnya.

Peter Skalicky dari Vienna’s Technical University mengatakan posisi Austria akan terus meluncur ke bawah jika tidak ada anggaran.
Banyak analis memperkirakan bahwa dibawah skema baru ini, universitas di Austria akan kehilangan sebesar 300 juta euro (£ 260M) per tahun.

Ketua Serikat Mahasiswa Nasional Austria Sigrid Maurer mengatakan, kementerian pendidikan dan pengetahuan berpikir untuk membatasi akses terhadap pendidikan tinggi sebagai solusi menaikkan kualitas pendidikan.

Namun faktanya, menurut Maurer, Austria hanya memiliki 17% mahasiswa yang masuk ke Universitas dibandingkan rata-rata negara-negara OECD.

Maurer mengatakan, meskipun banyak orang yang mengetahui lembaga pendidikan tinggi membutuhkan lebih banyak uang, tetapi pemerintah malah hendak memotong anggaran.
“Ini akan berdampak kepada staff dan mahasiswa, juga kepada masyarakat secara keseluruhan,” katanya menyakinkan.

read more

Kongres FNPBI: Saatnya Kaum Buruh Memperjuangkan Penguatan Industri Nasional

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Sistim kontrak, dan outsourcing adalah momok paling menakutkan bagi sebagian besar kaum buruh di Indonesia.

Meskipun soal pekerjaan dan penghidupan layak dijamin konstitusi, namun situasi ketenagakerjaan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja ditempatkan dalam kondisi kerja yang buruk dan tidak menentu.
Situasi inilah yang menjadi sorotan utama dalam setiap sesi diskusi di kongres Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), yang berlangsung selama tiga hari, yaitu dari tanggal 24 sampai 26 oktober, di Denpasar, Bali.

Ketua Umum FNPBI periode 2010-2015 Lukman Hakim mengatakan, serikat buruh harus memperjuangkan syarat-syarat untuk penguatan industri nasional, seperti pasokan energi untuk industri, jaminan pasar untuk produksi dalam negeri, dan pelibatan penuh kaum buruh dalam politik perburuhan.
Menyinggung situasi politik dan ekonomi nasional saat ini, Lukman mengatakan, Indonesia sedang mengalami proses penjajahan kembali seperti jaman kolonialisme dulu, yang sering disebut dengan istilah neoliberalisme.
“Neoliberalisme menyebabkan sebagian besar kita hancur (de-industrialisasi). Industri hanya tumbuh 3,5% tahun ini, terendah dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Lukman menjelaskan.
Selain menghancurkan industri dalam negeri, Lukman menegaskan bahwa neoliberalisme juga mengeskploitasi tenaga kerja sama persis dengan cara-cara kolonialisme dulu.
“Sistim kontrak dan outsourcing itu kan mirip dengan jaman kolonial,” katanya.


Politik Perjuangan Buruh

Perjuangan buruh Indonesia haruslah menjadi perjuangan politik. Apalagi, hampir setiap persoalan buruh sangat identik dengan keputusan politik.

Sebagai Ketua Umum FNPBI yang baru, Lukman akan membawa garis politik FNPBI pada penyatuan seluruh sektor-sektor rakyat dan kekuatan-kekuatan politik yang memperjuangkan kemandirian bangsa.
“Tanpa kemandirian ekonomi, kita tidak bisa membayangkan industri nasional yang kuat,” tegasnya.
FNPBI akan diarahkannya untuk menggalang persatuan nasional dengan seluruh sektor-sektor dan kekuatan anti-neoliberal.

Pihaknya juga menegaskan akan mendorong gerakan buruh untuk semakin berani masuk dalam arena politik, sebagai jalan untuk memperjuangkan kepentingan klas buruh di Indonesia.
“Kami akan menganjurkan kaum buruh bumiputera untuk aktif dalam politik, seperti membangun gerakan politik, memanfaatkan pemilu, dan penyusunan legislasi yang memihak kaum buruh,” ujar Lukman.


Dari Front Ke Federasi

Salah satu perubahan terpenting dalam kongres FNPBI kali ini adalah perubahan kata “Front” menjadi “Federasi”. Namun tetap disingkat: FNPBI, yaitu Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).
Peserta kongres dengan suara bulat memilih Lukman Hakim sebagai Ketua Umum dan Desi Arisanti sebagai Sekretaris Jenderal.

Lukman Hakim, lahir dari keluarga petani di Magelang pada tahun 1973, mulai aktif dalam gerakan buruh di pabrik Keramik, Banyumanik, Semarang, tahun 1993.

Lukman lalu bergabung dengan Pusat Perjuangan Buruh Semarang (PPBS), tempat ia menempa pengalaman dalam perjuangan revolusioner. Lukman juga sempat menjadi pegurus Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) wilayah Semarang, lalu ditarik menjadi pengurus pusat PPBI di Jakarta.
Pemogokan buruh di Semarang, peringatan hari buruh tahun 1995, pemogokan buruh Sritex di Solo tahun 1995, hingga pengejaran aktivis pro-demokrasi pasca peristiwa 27 Juli 1996, adalah sebagian kecil kisah perjuangan Lukman dalam gerakan buruh.

Sementara Desi Arisanti, adalah bekas buruh PT. Naga Mulya, dimana dia pernah memimpin pemogokan kawan-kawannya untuk menuntut hak-hak normatif.

Dia juga mendirikan serikat pekerja pabrik bernama SPTP Bintang Mulya, yang nantinya berada di bawah naungan Komite Buruh untuk Aksi Reformasi (KOBAR), jaringan serikat buruh di Jakarta yang turut membentuk FNPBI pada tahun 1999.

Lukman dan Desi akan memfokuskan pekerjaan mereka pada penguatan kembali FNPBI dan pengorganisasian massa buruh di Indonesia. Program itu disebut “gerakan 1000 SBTK dan Koperasi”.  (Ulfa)

read more

Kongres FNPBI Resmi Dimulai

DENPASAR:

Kongres Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) telah resmi dibuka hari ini di Denpasar, bali (24/10).

Prosesi pembukaan kongres dilakukan di aula Hotel Batu Karu Denpasar dengan rangkaian acara yang sangat sederhana. Acara pembukaan kongres dihadiri oleh sedikitnya 300 orang pengurus tingkat pabrik dari 9 provinsi.

Hadir dalam kongres ini sejumlah tamu undangan, diantaranya, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono dan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali,  Agung Winarte.
Dalam penyampaian pesan solidaritas, Ketua Umum PRD menyoroti pentingnya kaum buruh mengorganisir diri dan menjadikan barisan terdepan dalam perjuangan pembebasan nasional.
Agus Jabo menyatakan ketidaksetujuannya atas anggapan bahwa gerakan buruh tidak boleh berpolitik. “Menjauhkan kaum buruh dari arena politik adalah sama saja dengan menghilangkan masa depan kaum buruh akan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum FNPBI Dominggus Oktavianus menandaskan bahwa gerakan buruh Indonesia dapat diibaratkan dengan singa yang sedang tertidur.
“Jika kita bisa membangunkan singa tidur ini, maka Imperialisme dan kolonialisme akan hancur dikoyak-koyaknya,” katanya.

Karenanya, Dominggus mengajak seluruh seluruh serikat buruh untuk bekerjasama dan bahu-membahu untuk membangunkan “singa yang sedang tertidur”.
Acara pembukaan kongres juga diisi dengan tari-tarian yang dipersembahkan oleh pengurus Serikat Buruh tingkat pabrik. Salah satunya, penampilan dua pengurus SBTK FNPBI PT Mitra Garden Indoraya, Kadek Ayu Praningsih dan Ayu Pratiwi, yang membawakan tari “Panye Brahma”.
Mengenai kandidat Ketua Umum, Panitia Kongres menyebut dua nama yang sangat populer, yaitu Lukman Hakim dan Desi Arisanti. Keduanya dikenal sebagai aktivis buruh yang berasal dari bawah.


Selamatkan Industri Nasional

Kongres FNPBI selama tiga hari ini mengusung tema “Membangun Serikat Buruh Yang Bervisi Penguatan Industri Nasional Untuk Mencapai Kesejahteraan”.
Dengan mengusung tema itu, FNPBI mengharapkan perjuangan kaum buruh bisa diletakkan dalam kerangka menyelamatkan industri dalam negeri dari kepungan imperialisme.
Sebab, tanpa adanya pabrik dan industrialisasi, maka kaum buruh tidak bisa berharap adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan.

Selain itu, keberpihakan Negara terhadap kaum buruh hampir tidak ada. Justru Negara menjadi legitimator untuk politik upah murah dan berbagai kebijakan menindas hak-hak pekerja sekarang ini.
Ketika kaum buruh dicekik krisis, Negara malah membiarkan upah terus dipangkas, tunjangan dikurangi, dan hak-hak normatif dilanggar.

Sebaliknya, negara menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menolong pengusaha dan perbankan, seperti yang terjadi dalam kasus bailout Bank Century.

read more

Menggalang Suara Oposisi Rakyat

Bagi kaum oposisi, momentum setahun pemerintahan SBY-Budiono yang baru berlalu meninggalkan pertanyaan besar: Apakah mayoritas rakyat sepakat bahwa SBY-Budiono telah gagal dan oleh karenanya perlu segera diganti? Kaum oposisi, terutama dari kalangan pergerakan, semakin dituntut menjawab pertanyaan ini dengan melakukan upaya penggalangan dukungan rakyat yang hasilnya kasat mata dan dapat dipertanggung-jawabkan di hadapan publik.

Contoh dukungan seperti ini adalah grup facebook 1 juta pendukung Bibit-Chandra yang cukup menghebohkan beberapa waktu lalu, atau pengumpulan koin untuk Prita yang menjadi korban kesewenangan korporasi. Aksi-aksi seperti ini dampaknya akan berlipat ganda bila dilakukan tidak hanya di dunia maya, tapi justru di dunia nyata oleh sekelompok aktivis yang berdedikasi. Pengumpulan tandatangan rakyat untuk mendukung petisi dan mosi tidak percaya adalah contoh klasik yang lebih simpatik dan dapat digunakan untuk menguji dukungan terhadap kaum oposisi.

Dengan menjelaskan isi petisi tersebut kepada warga, maka terjadilah interaksi dan diskusi langsung antara para aktivis dengan rakyat. Kesempatan ini dapat digunakan untuk membongkar hegemoni dan pencitraan yang menjadi tameng penguasa. Memang, upaya seperti ini tidak diatur oleh undang-undang sehingga pemerintah tidak diwajibkan menjalankan tuntutan yang diajukan, namun ini bisa memberikan suatu tekanan moral yang kuat. Dan lebih dari itu, kerja-kerja menggalang dukungan ini memberi kesempatan bagi kaum oposisi untuk berpijak di atas bumi dan lebih mengetahui isi pikiran rakyat yang sesungguhnya. Rakyat pun dapat menjadi sadar akan kekuatan mereka, saat melakukan tindakan bersama secara massal dan berdasarkan kesadaran diri untuk menyatukan kehendak.

Di beberapa negeri lain, upaya penggalangan dukungan seperti ini diatur dalam undang-undang sebagai langkah awal menggelar referendum yang menentukan berbagai persoalan penting; mulai dari amandemen konstitusi/UUD, legislasi, kebijakan pemerintah, pemisahan diri, kesepakatan luar negeri, hingga pencabutan mandat (recall) terhadap pejabat negara yang telah terpilih. Ini dilangsungkan pada tingkat nasional maupun daerah, terutama provinsi atau negara bagian. Dalam sebagian besar kasus di negeri lain, referendum digelar oleh pemerintah atas inisiatif pemerintah atau legislatif maupun atas petisi yang diajukan warga dan dinyatakan telah memenuhi syarat tertentu, seperti jumlah atau persentase dukungan oleh pemilih terdaftar.
Namun di luar itu, terdapat juga referendum yang diorganisir oleh gerakan kerakyatan sebagai tekanan terhadap kebijakan pemerintah. Pada tahun 2000, contohnya, gerakan kerakyatan di Brasil mengorganisir referendum untuk menanyakan kepada warga negeri itu apakah kesepakatan utang dengan IMF perlu dipertahankan. Aksi tersebut membuat pemerintahan saat itu kelimpungan, sementara partai oposisi yang kini berkuasa, Partai Buruh, mendukung secara aktif inisiatif tersebut dan bahkan mengajukan mosi parlemen untuk mengesahkan hasil referendum tersebut.

Di negeri Venezuela yang wilayahnya jauh lebih kecil dengan penduduk sekitar 20 juta jiwa, referendum kerakyatan pernah diorganisir oleh sebuah Partai oposisi, La Causa R, pada tahun 1992 untuk menanyakan apakah rakyat menginginkan Presiden Carlos Andres Perez yang popularitasnya sedang jatuh untuk tetap menjabat atau mundur. Dari sekitar 500.000 suara yang masuk dan kebanyakan berasal dari perkotaan, 90% menyatakan presiden harus berhenti. Meskipun upaya seperti ini tidak diatur oleh undang-undang saat itu, tapi ia berperan memberikan tekanan politik. Bahkan dalam kasus Venezuela penggalangan suara ini berujung pada pengunduran diri Presiden atas desakan parlemen.

Di Indonesia, referendum belum menjadi praktek melainkan masih dalam tataran wacana. Usulan-usulan referendum yang terakhir terdengar terkait dengan kehendak beberapa pihak untuk kembali ke UUD 45 dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menanyakan kepada rakyat Yogya tentang status DIY Yogyakarta. Pemerintah sejauh ini belum merespon secara positif gagasan yang berkembang ini. Namun demikian tidak ada yang menghalangi kaum oposisi dan pergerakan dalam memulai penggunaan bentuk konsultasi kerakyatan ini, bahkan dalam tingkat kota atau kampus sekalipun, untuk membentuk opini publik dan menggalang kekuatan secara demokratis.

read more

DPR Hamburkan Uang Rakyat Di Negeri Plato, Yunani

JAKARTA:
Kunjungan kerja Badan Kehormatan (BK) DPR ke Yunani, hari ini (23/10), dianggap kegiatan yang hanya menghambur-hamburkan uang negara dan tidak peka terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

Meskipun DPR berdalih bahwa kunjungan itu untuk membantu proses penyusunan legislasi, namun sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kunjungan itu tidak akan memberikan manfaat apapun.
Gayus Lumbuun, yang juga Ketua Badan Kehormatan DPR, meminta agar kunjungan itu segera dibatalkan karena tidak memberi manfaat. BK dianggap dapat belajar etika politik dari berbagai literatur yang tersedia.
“Atau mengundang pihak kedutaan mereka untuk menjelaskan kepada BK,” ujarnya.

Meski dipastikan anggota BK akan berangkat ke Yunani hari ini, namun ada dua anggotanya yang menolak untuk ikut dalam “kunjungan menghamburkan uang rakyat” itu. Keduanya adalah Gayus Lumbuun dan M Nurdin, yang mana keduanya berasal dari Fraksi PDIP.

Sementara delapan nama anggota BK yang berangkat, yaitu Nudirman Munir (FPG) sebagai pimpinan rombongan, Salim Mengga (FPD), Darizal Basir (FPD), Chaeruman Harahap (FPG), Ansory Siregar (FPKS), Abdul Razak Rois (FPAN), Usman Jafar (FPPP), dan Ali Maschan Moesa (FPKB).


Hamburkan 2,2 Milyar

Kunjungan ke Yunani diperkirakan akan menghabiskan sedikitnya Rp2,2 miliar uang negara,  sudah termasuk uang saku 13 anggota DPR plus dua staff ahli yang diajak.
Untuk uang tiket saja, ke-13 anggota DPR itu akan menghabiskan anggaran Rp 1.783.355.600. Sementara dua orang staff ahlinya menghabiskan sekitar Rp 61.290.400, demikian dilaporkan LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Nilai tiket ke13 anggota DPR itu akan setara dengan dana Jamkesmas yang dinikmati oleh 25 ribu kaum miskin. Sementara uang tiket dua orang staff ahli dapat dipergunakan untuk menghadirkan sedikitnya 13 laptop bagi anak-anak Indonesia.


Aksi Protes

Puluhan aktivis dari Aliansi Rakyat Tolak Studi Banding menggelar aksi protes di depan pintu masuk terminal keberangkatan D dan E Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang rencananya akan dilalui para anggota BK yang berangkat studi banding.

Mereka membentangkan spanduk berwarna merah dengan tulisan: “’mohon maaf perjalanan anda terganggu!! SWEEPING ANGGOTA DPR.” Aksi ini dilakukan oleh aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera).
Para demonstran merasa sangat kecewa dengan sikap “keras kepala” anggota DPR yang tidak memperhitungkan situasi bangsa dan kritikan masyarakat. Mereka berniat melakukan sweeping terhadap para anggota DPR “kepala batu” ini.

read more