Mahasiswa Austria Menentang Pemotongan Anggaran Pendidikan

WINA:
Lebih dua puluh ribu mahasiswa dan dosen berbaris dari Vienna University menuju kantor Kanselir untuk menentang pencabutan anggaran pendidikan.
Demonstrasi lain terjadi di Salzburg dan Graz, demikian dilaporkan media setempat.
Mahasiswa dan dosen berpendirian bahwa berkurangnya anggaran pendidikan akan membuat mase depan lulusan mereka menjadi suram.
Adanya rumor mengenai PHK sejumlah staff universitas dan penutupan sejumlah kampus membuat mahasiswa marah dan merencanakan pemogokan.


Merugikan Mahasiswa

Saat ini, setiap keluarga dengan mahasiswa berusia 19 sampai 26 mendapatkan €150 (£130) per-bulan dari negara.

Namun, dibawah kebijakan penghematan anggaran yang tidak populer ini, pemerintah akan memotong anggaran €1.6 billion (£1.4bn) pada tahun 2011.

Pemerintah Austria berniat memotong tunjangan kepada mahasiswa berusia 19 sampai 26 tahun dan pembayaran pendidikan tingkat tinggi usia 24 tahun.
Universitas Vienna, yang dianggap sebagai salah satu universitas terbaik di dunia, telah merosot peringkat internasionalnya.

Peter Skalicky dari Vienna’s Technical University mengatakan posisi Austria akan terus meluncur ke bawah jika tidak ada anggaran.
Banyak analis memperkirakan bahwa dibawah skema baru ini, universitas di Austria akan kehilangan sebesar 300 juta euro (£ 260M) per tahun.

Ketua Serikat Mahasiswa Nasional Austria Sigrid Maurer mengatakan, kementerian pendidikan dan pengetahuan berpikir untuk membatasi akses terhadap pendidikan tinggi sebagai solusi menaikkan kualitas pendidikan.

Namun faktanya, menurut Maurer, Austria hanya memiliki 17% mahasiswa yang masuk ke Universitas dibandingkan rata-rata negara-negara OECD.

Maurer mengatakan, meskipun banyak orang yang mengetahui lembaga pendidikan tinggi membutuhkan lebih banyak uang, tetapi pemerintah malah hendak memotong anggaran.
“Ini akan berdampak kepada staff dan mahasiswa, juga kepada masyarakat secara keseluruhan,” katanya menyakinkan.

read more

Pemogokan Serikat Buruh Perancis Terus Berlanjut

PARIS: Serikat-serikat buruh Perancis kembali melancarkan pemogokan umum nasional untuk melawan kebijakan Presiden Sarkozy mereformasi sistim pensiun.
Para pemuda dilaporkan terlibat bentrokan dengan polisi di jalan-jalan di sejumlah kota di Perancis.
Seorang siswi perempuan dilarikan ke rumah sakit setelah bentrokan antara pelajar dan mahasiswa di luar sebuah sekolah di pusat kota Poitiers.
Bentrokan semakin sering terjadi, terutama setelah para pelajar yang tidak terima masa depannya dirusak oleh kebijakan reformasi pensiun, bergabung dengan pemogokan kaum buruh.
Di Marseille, para pekerja semakin mengintensifkan pemogokan dan blockade, sementara para pelajar menutup ratusan sekolah.
Di Lyon, Polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata untuk menghentikan aksi mahasiswa yang membalik sejumlah mobil dan melempar botol-botol.
Buka Blokade
Pemerintah mengerahkan tentara dan polisi untuk membuka blockade pekerja atas kilang minyak di bagian timur Perancis.
Bentrokan segera pecah setelah Polisi tiba di kilang minyak Grandpuits dan memaksa membuka blockade para pekerja. Polisi datang menyerang saat dinihari tatkala jumlah pekerja yang sedang berjaga sudah menurun.
Pemerintahan Sarkozy sudah memberi sinyal untuk menggunakan kekerasan terhadap para unjuk rasa bila tetap tidak membuka blockade.
Di tempat lain, di Marseille, puluhan ribu pelajar berusaha mempertahankan blockade terhadap akses menuju pelabuhan, dimana sekitar 70 kapal tangker tidak bisa menuju dermaga.
Perlawanan Akan Terus Berlanjut
“Kami akan berlanjut dengan aksi yang akan lebih besar,” ujar Bernard Thibault, Sekjend CGT, serikat buruh terbesar di negeri itu yang dekat dengan partai komunis.
Bernard Thibault mengatakan tidak ada alasan untuk menghentikan pemogokan ketika berhadapan dengan pendirian keras pemerintah.
Para pemimpin serikat buruh akan bertemu dan memutuskan rencana pemogokan dan rally yang lebih besar.
Thibault mengatakan bahwa protes besar-besaran kemungkinan akan digelar minggu depan.

read more

Pemogokan Buruh Perancis Semakin Massif

PARIS: Ketegangan meningkat secara dramatis di Perancis pada hari Selasa setelah Presiden Sarkozy mengeluarkan ancaman akan menindak dengan hukuman keras terhadap para “pembuat onar”.
Pemogokan besar minggu terakhir telah memasuki hari ke-enam, yang tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa para demonstran melemah dalam melancarkan perlawanan terhadap reformasi pensiun dan penambahan jam kerja oleh rejim kanan di Perancis.

Pemerintahan Sarkozy berjanji untuk memastikan bahan bakar tersedia untuk semua orang, namun kenyataan menunjukkan bahwa kekurangan telah meningkat akibat pemogokan pekerja kilang minyak yang memaksa ribuan pom bensin tidak bisa beroperasi dengan baik.

Di Paris, sebuah rapat akbar menghadirkan jumlah massa yang besar. Namun, seperti biasanya, Polisi secara dramatis meremehkan jumlah massa itu dengan menyebut perkiraan yang sangat rendah.
Serikat buruh mengklaim jutaan orang terlibat dalam pemogokan di seluruh negeri.

Di sebuah sekolah di pinggiran Nanterre, yang telah ditutup karena kekerasan di hari sebelumnya, ratusan pemuda melempari polisi dengan batu, sementara polisi membalas dengan gas air mata dan barikade.
Di Lyon, aksi protes berubah menjadi kekerasan, dan sejumlah perusuh menghancurkan kaca-kaca jendela.
Menteri pendidikan mengatakan bahwa 261 sekolah hari ini diblokir oleh kaum muda. Menurut persatuan nasional pelajar sekolah menengan, angka itu bisa mencapai 850, dari 4302 sekolah di Perancis.
Media lokal melaporkan bahw 22 orang polisi terluka dan 196 mahasiswa ditangkap di seluruh negeri.
Pemimpin serikat buruh berjanji akan memperkuat pemogokan di sektor-sektor kunci jikalau pemerintah tidak menghentikan rencananya.


Penambahan Dukungan

Sementara itu, laporan berbagai lembaga survey menyatakan bahwa 71% dari penduduk telah memberikan dukungan terhadap perjuangan melawan reformasi pensiun.
Angka itu merupakan ukuran paling massif dalam dukungan terhadap perjuangan sosial melawan kebijakan pemerintahan di Perancis.
Sumber serikat buruh dan ahli mengatakan kepada Prensa Latina bahwa di masa lalu, Seperti pemberontakan mei 1968 dan aksi 1995 yang sangat menggemparkan perancis, dukungan terhadap mobilisasi paling hanya berkisar dari 50%.
Namun, para analisis lokal memprediksi, situasi ini tidak akan mengarah pada solusi atau persetujuan yang dapat diterima semua orang. Presiden Perancis telah menekankan bahwa dia akan melanjutkan rencananya.
Dengan dukungan partainya, persatuan untuk gerakan kerakyatan (UMP) di majelis nasional dan senat, Sarkozy diyakini akan meloloskan reformasi pensiun dalam perdebatan di parlemen pada hari rabu. (Ks)

read more

Konsolidasi Sayap-Kanan Jauh dan Islamophobia Di Eropa

LONDON: Ada keterkaitan antara pendukung gerakan reaksioner Tea Party di AS dan kelompok-kelompok sayap kanan pinggiran di Inggris dalam menentang apa yang disebut proses ‘islamisasi” eropa.
Gerakan-gerakan ini tidak beraliansi secara formal, tapi Liga Pertahanan Inggris (EDL) yang rasis, yang berpendirian bahwa fundamentalisme islam akan segera menelam Inggris, adalah jembatan sibuk yang digambarkan di AS sebagai kesamaan posisi anti-islam.

Kelompok ekstrim sayap kanan di Inggris memiliki kecenderungan menjadi kelompok anti-islam.
Salah satunya adalah seorang calon kandidat legislative untuk Negara bagian California, Rabbi Nachum Shifren, yang akan mengunjungi Inggris minggu depan dalam perjalanan yang disponsori oleh EDL.
Perjalanan itu diorganisasikan oleh aktivis EDL Rooberta Moore, yang membentuk divisi grup Yahudi.
Dia mengatakan bahwa Rabbi itu akan berbicara dalam rapat umum tanggal 24 oktober di London.
“Ia berencana berbicara soal ancaman islamisasi baik di negeri ini maupun di amerika,” katanya.
“Kami memiliki tujuan yang sama dengan kelompok di AS, dan kami ingin bertukar informasi dan kegiatan dengan mereka,” ujar Moore menambahkan.

Professor Nottingham University Matthew Goodwin, seorang ahli dalam gerakan ekstrim kanan di Inggris, memperingatkan, “kami melihat kelompok-kelompok di eropa mencoba membentuk tantangan transnasional terhadap islam.”
“kedatangan AS adalah sesuatu yang menarik bagi sayap kanan di Inggris, sebab belum pernah terjadi sebelumnya.”
“Mereka akan selalu ke eropa.”
“Jika mereka menempa hubungan yang kuat dengan Tea Party, ini akan menjadi sangat penting sebab Tea Party sudah memiliki sumber daya yang signifikan.”
Rabbi Shifren, yang telah memberikan pidato- pidato anti-islam di acara-acara tea party, dengan bangga dalam sebuah wawancara bahwa ia berencana memperingatkan Inggris bahwa mereka bisa hilang karena menguatnya “fundamentalisme islam”.
“”Saya melihat Inggris akan turun dan aku ingin berteriak dan melakukan segala sesuatu yang saya bisa untuk mencegahnya, dengan bekerjasama dengan EDL,” katanya.
Mr Moore juga mengungkapkan bahwa EDL akan mengulurkan tangan pada tokoh islamphobia Pamela Geller.

Dia adalah seorang aktivis sayap kanan Amerika yang menjalankan organisasi bernama “Stop Islamisation of America” yang memiliki kaitan dengan kelompok serupa di seluruh eropa.
Ms Geller mengatakan bahwa dia mendukung pendekatan kelompok Inggris, namun belum bertemu dengan para pemimpinnya atau menyetujui sebuah proyek bersama.
Namun, ia menambahkan: “saya berbagi tujuan dengan mereka untuk keluar dari supremasi islam dan mempertahankan kebebasan masyarakat.”


Islamophobia adalah Proyek Imperialisme

Ini sangat aneh, sebab seperti dijelaskan penulis dan aktivis Tariq Ali, ketika fase-fase memuncaknya perang dingin, AS dan sekutunya menggunakan politik islam sebagai benteng menghadapi musuh-musuhnya di seluruh dunia.

AS dan sekutunya menggunakan ini untuk menghadapi nasionalis sekuler di timur tengah, ancaman komunisme di Indonesia, dan terhadap gelombang radikalisme di Asia Selatan—terutama Pakistan, katanya.
“Kita harus melihat konteks itu. Islamophobia adalah sesuatu yang secara artifisial dilahirkan, terutama oleh barat, untuk melawan apa yang disebut musuh baru.

Terutama setelah berbagai aksi terorisme di barat, pemerintah-pemerintah di sana sangat rajin dan rutin untuk membangkitkan bahaya terhadap islam.

Islamophobia berguna bagi pemerintahan kanan karena dapat membantu menjaga kekhawatiran penduduk mereka. “Ini akan membantu melegitimasi berbagai kekejaman di Irak dan Afghanistan. Guantanamo, sebuah penjara yang amat kejam seperti diceritakan banyak narapidana, tetapi tak ada yang membandingkannya dengan kekejaman di penjara Bagram, di luar kota Kabul, Afghanistan,” kata Tariq Ali.

Menurut Tariq Ali, islamphobia merupakan basis politik untuk pendudukan AS di Timur Tengah dan wilayah-wilayah lain. “Mereka menciptakan ide bahwa perang melawan terror sama dengan perang melawan setan itu sendiri,” ujar Tariq Ali mencontohkan.

Kebijakan islamphobia digunakan pula untuk melawan kaum imigran. Di banyak Negara-negara eropa, partai kanan jauh mereka adalah juga anti-imigran.

read more

Chavez: Kami Akan Berjuang untuk Keadilan dan Kesetaraan

MOSKOW: Kami benar-benar berjuang untuk keadilan dunia, perdamaian, dan kesetaraan, demikian dikatakan Presiden Chavez pada hari Jumat (15/10) saat upacara pembukaan pembangunan patung Simon Bolivar di Universitetski dan Vernadski avenues, di Moskow.

“Di sini kami, rakyat dunia, melahirkan dunia baru, dimana tidak ada agresi dan imperialism, dan dimana dunia sangat damai, roti, dan gandum yang dimimpikan Bolivar dapat tumbuh,” katanya.

Dia menambahkan bahwa Venezuela akan memperkuat hubungan persahabatan dengan Rusia. “Saya berbagi dengan pemerintah Rusia, rakyatnya, dan masyarakatnya untuk dunia baru yang seimbang,” katanya.
“Saya berpikir tidak ada tempat terbaik untuk membangun monumen Simon Bolivar, 200 tahun setelah kemerdekaan kami, dan aku tidak hanya berbicara masu lalu, tetapi juga masa sekarang,” katanya.

Pejabat Moskow menghargai sikap Venezuela, yang memberikan secara gratis sebuah patung Simon Bolivar berkuda untuk monumen.

Patung ini adalah salinan dari karya pematung Italia, Tadolini Adamo, yang sekarang tinggal di Caracas.
Pejabat walikota Moskow, Vladimir Resin, mengundang presiden Chavez untuk menghadiri peresmian patung ini pada tahun 2011.

read more

Dilma Rousseff, Kandidat Partai Buruh Memimpin Jajak Pendapat pemilu Putaran Kedua Brazil

BRAZILIA:
Kandidat partai buruh yang berkuasa di Brazil, Dilma Rousseff, diperkirakan mendapat dukungan sebesar 54% dalam putaran kedua pemilu Brasil pada akhir oktober mendatang, kata lembaga survey Datafolha Institute.

Sementara pesaing Dilma Rousseff, yaitu Jose Serra dari Partai Sosial Demokrat Brazil (PDSB), diperkirakan mendapat 46% suara.

Namun, sejak empat persen pemilih menyatakan akan berubah fikiran ditambah tujuh persen pemilih yang masih ragu, perbedaan diantara kedua kandidat diperkirakan akan berkurang pada jajak pendapat berikutnya.

Karena itu, perwakilan dari kedua partai, yaitu partai buruh dan PDSB, mulai intensif menghubungi kandidat partai hijau, Marina Silva, yang sebelumnya adalah anggota partai buruh dan mengundurkan diri dari menteri lingkungan hidup pemerintahan Lula da Silva.

Marina Silva awalnya diragukan mendapat suara melebih satu persen di awal pemilihan, tetapi hasil resmi pemilu putaran menunjukkan bahwa Silvia bisa mendapatkan 19,3%.
Baik Dilma Rousseff maupun Jose Serra akan berusaha mendapatkan dukungan dari Marina Silva, yang mana dukungannya sangat menentukan hasil pemilihan.

Namun, para ahli mempercayai bahwa Silva akan mengambil posisi netral, tidak akan memihak kandidat manapun di putaran kedua, tetapi membiarkan pendukungnya untuk mengambil keputusan sendiri.
Menurut jajak pendapat terbaru, 51% persen yang memilih Silva lebih menyukai Serra, sementara 22% akan memilih Rousseff.


Pertempuran Menentukan

Banyak analis yang memperkirakan, bahwa pertarungan putaran kedua mendatang sangat menentukan masa depan politik Brazil.

Jika Dilma Rousseff yang terpilih, maka kebijakannya tidak akan bergeser jauh dari model yang sudah dilakukan Lula Da Silva selama dua periode. Sebaliknya, kalau kandidat sayap kanan dari PSDB, Jose Serra, yang memenangkan pemilihan, maka politik Brazil akan berayun ke kanan-neoliberal.
Dilma Rousseff, pada masa mudanya ikut serta dalam perlawanan bersenjata, yang dikenal sebagai Colina (singkatan untuk Komando Pembebasan Nasional) dan VAR-Palmares (Pasukan Bersenjata Revolusioner Vanguard), untuk melawan rejim militeristik.

Jika Dilma berhasil memenangkan pemilu putaran kedua, maka dia akan menjadi perempuan pertama yang menjadi presiden Brazil.

Sementara Serra adalah kandidat sayap kanan, mewakili kepentingan bisnis dan elit keuangan yang ada di Sao Paulo. Partainya, PDSB, sering mengeritik politik luar negeri Lula Da Silva yang sangat dekat dengan Venezuela, Bolivia, dan Kuba.

Alih-alih menentang kebijakan Lula yang sangat populer, Jose Serra dan PDSB memusatkan serangannya pada korupsi dalam pemerintahan Partai Buruh (PT), yang menghasilkan sejumlah skandal dalam beberapa bulan terakhir.

Namun Lula dan Dilma segera menghalau serangan ini, dengan menyatakan bahwa dirinya selalu menjadi korban dari kampanye kotor dari kalangan bisnis dan media swasta selama ini. (Rh)

read more

Pemerintah Venezuela Meluncurkan “Serangan Baru” dalam Reformasi Pertanahan dan Produksi Pangan

Oleh : JAMES SUGGETT - VENEZUELANALYSIS.COM

Pada acara talk show, hari senin (4/10), Presiden Venezuela Hugo Chavez mengemudikan traktor dan menginspeksi hasil panen jagung, tidak henti-hentinya dia menyeka keringat dari keningnya, ini dilakukan sesuai dengan janjinya untuk mewujudkan “land reform” dan meningkatkan andil pemerintah dalam produksi dan distribusi makanan. Chavez juga mengumumkan nasionalisasi perusahaan penyuplai produk pertanian Agroislena dan tanah milik Group Vestey British.

Acara talk show ini mengambil tempat di Negara Bagian Guarico, dimana Partai Sosialis Bersatu Venezuela (United Socialist Party of Venezuela), partai pendukung presiden, memenangkan mayoritas kursi di pemilihan Majelis Nasional yang diadakan pada 26 September beberapa hari yang lalu. PSUV menang di hampir semua daerah pertanian Venezuela. Kemenangan tersebut merupakan buah dari “investasi publik” yang dicapai oleh pemerintahan Chavez melalui program yang disebut “kedaulatan pangan (food sovereignty)”.

Chavez menginspeksi kemajuan dari “Proyek Sosialis Agraria Sungai Tiznados”, sebuah perusahaan produksi sosial milik pemerintah yang merepresentasikan upaya pemerintah untuk menciptakan model produksi pangan berbasis partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap komunitas lokal, dan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dibanding pencapaian profit.

Presiden juga mengumumkan rencana untuk melipatgandakan perluasan proyek sistem irigasi sampai 32,000 hektar pada tahun 2015; mengembangkan produksi beras, kedelai, kacang polong, dan sayur-mayur; membangun pabrik dehidrasi sayur-mayur dan buah-buahan, sebuah pabrik mesin pertanian yang memproses produksi kedelai dan susu sapi, serta pabrik makanan hewan; selanjutnya, membangun sebuah kawasan berbasis komunal yang akan ditempati oleh para petani.

Untuk mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk perluasan produksi pangan, Chavez mengumumkan rencana untuk membangun kanal sepanjang 20 kilometer, dua gudang makanan ternak, mengembangkan enam jalan raya strategis, meningkatkan infrastruktur komunikasi, dan memperluas aliran listrik untuk perumahan petani di Negara bagian.

Investasi publik akan dirancang oleh bank pemerintah dan dibiayai melalui dana kredit sebesar $5 milyar dari pemerintah China, jumlah ini merupakan angsuran pertama dari keseluruhan pinjaman yang akan diberikan oleh China sebesar $20 milyar yang disepakati pada April lalu. Kemudian, “Petani Venezuela juga akan dikirim untuk mempelajari berbagai hal tentang pertanian di bebarapa universitas di Tiongkok”, ungkap Chavez.

Venezuela, salah satu anggota OPEC, saat ini sangat mengandalkan impor bahan makanan. Namun belakangan produksi makanan telah meningkat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah Chavez yang terus meningkatkan pendanaan pada sektor pertanian dengan mengucurkan dana kurang dari setengah milyar bolivar pada tahun 1998 hingga 20 milyar bolivar pada tahun 2009. Permintaan bahan pangan yang terus meningkat merupakan bagian dari program anti kemiskinan yang secara drastis meningkatkan posisi Venezuela sebagai Negara yang menjamin gizi masyarakatnya dan mengurangi angka malnutrisi dari 21% menjadi hanya 6% selama periode yang sama.

Target Venezuela saat ini adalah untuk mengurangi ketergantungannya terhadap perusahaan pangan multinasional dan mengurangi kerentanannya terhadap krisis pangan global, ungkap Chavez pada hari minggu. Venezuela juga berencana untuk mengintegrasikan produsen makanan milik Negara dengan sebuah jaringan distributor pangan milik Negara dan pasar pangan lokal yang menjual bahan pangan sesuai harga yang ditetapkan yang seringkali lebih rendah 40% dibawah harga pasar konvensional.

“Kami tidak dapat menyerahkan pengelolaan (pangan) sesuai model riba kapitalis; sekarang kita harus melanjutkan proses distribusi dan pemasaran sesuai sistem sosialis, “ungkap Chavez pada hari minggu. “Kita harus mengambil langkah ini, karena masa depan Venezuela sangat tergantung dengan langkah yang kita pilih hari ini. Kita harus mengembalikan Venezuela menjadi kekuatan industri pertanian.”

Sebagai bagian dari sebuah “serangan (offensive) baru” dalam proses reformasi pertanahan, Chavez mengumumkan nasionalisasi 200,000 hektar (495,000 acre) tanah milik Compania Inglesa, sebuah perusahaan Group Vestey yang bercabang di Venezuela, dan nasionalisasi perusahan Agroislena sebuah perusahaan penyedia jasa pertanian.

Menteri Pertanian dan Pertanahan, Juan Carlos Loyo mengkonfirmasi rencana nasionalisasi 250,000 hektar (618,000 acres) tanah pertanian di bulan Oktober dan di bulan November sebanyak 2 kali dengan ukuran yang sama.

“Kita akan mempercepat revolusi agraria…Kita harus membebaskan lahan dari tangan para tuan tanah, “ jelas Chavez pada hari minggu.

Group Vestey adalah perusahaan besar produsen daging yang berbasis di Inggris yang dimiliki oleh empat generasi keluarga Lord Vestey, salah satu keluarga terkaya di Inggris. Perusahaan ini memulai operasinya di Venezuela pada awal tahun 1990an dengan tujuan untuk menyediakan daging bagi penduduk Inggris yang terus tumbuh. Ketika pemerintah Venezuela berupaya menjalankan reformasi pertanahan pada tahun 2005, pemerintah membeli puluhan ribu hektar dari Group Vestey dan menyerahkannya kepada para petani yang tak bertanah. Organisasi petani menuduh Group Vestey dan cabangnya, Agroflora, menggunakan pembunuh bayaran untuk menyerang dan mengintimidasi para petani.

Senin malam, melalui sambungan telpon pada program TV malam, Chavez mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mencapai kata sepakat dengan Vestey untuk penjualan saham tanah dan untuk 130,000 binatang ternak. “Perusahaan Inggris itu telah bersiap untuk pesta barbeque,”tambah Chavez

Agroislena adalah sebuah perusahaan milik Spanyol yang telah beroperasi selama 52 tahun di Venezuela. Saat ini, Agroislena mengoperasikan sejumlah gudang penyimpanan makanan ternak, toko dan kantor cabang serta menguasai sebagian besar suplai bahan pertanian bagi pasar domestik.

Dalam sebuah komunike resminya, Agroislena menyatakan bahwa mereka belum menerima secara langsung informasi dari pemerintah mengenai proses nasionalisasi dan mengumumkan bahwa, “Perusahaan ini menolak dengan tegas tindakan pengambilalihan.” Komunike tersebut menyatakan bahwa perusahaan menyediakan pinjaman dan diberikan untuk 18,000 produsen makanan di Venezuela, dan itu adalah bagian dari misi perusahaan “untuk berkontribusi terhadap pencapaian kedaulatan pangan dan kemerdekaan Negara kami.”

Untuk merespon komunike tersebut, Chavez menyatakan bahwa proses nasionalisasi tidak akan dibatalkan, dan Chavez menuduh perusahaan tersebut menjual pupuk dan bibit dengan harga yang spekulatif. “Biarkan mereka protes, mereka memiliki hak untuk itu, tetapi mereka telah diambilalih. Saya memberikan mereka satu kesempatan. Kami akan mengatur harga harga bibit dan yang lainnya,” ungkap Chavez.

Kelompok oposisi dengan tegas mengkritik pengumuman presiden pada hari minggu, dan menuduh bahwa pemerintah menjadi penguasa baru lahan perkebunan. Sebaliknya, organisasi petani dan Partai Komunis Venezuela menyambut baik upaya pemerintah tersebut.

Diawal tahun ini, majelis nasional telah meloloskan sebuah reformasi terhadap hukum pertanahan yang memudahkan para petani tak bertanah dan Negara untuk memperoleh kepemilikan tanah. Antara tahun 2001 dan 2009, pemerintah telah menasionalisasi 2,5 juta hektar (6,2 juta acres) tanah dari para tuan tanah dan mengembalikannya kepada petani, perusahaan atau proyek pertanian milik Negara.

*) Artikel ini dipublikasikan sebelumnya di http://venezuelanalysis.com/news/5690 (Diterjemahkan Oleh Zulkhair Burhan)

read more