Polisi Tembak Tiga Petani Di Treng Wilis, Lombok Timur

Kesatuan Polisi dari Brigade Mobil (Brimob) kembali memuntahkan peluru dan melukai petani tidak berdosa. Kejadian penembakan ini terjadi di Treng Wilis, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Nusa tenggara Barat (NTB).

Kejadian bermula dari aksi protes warga di lokasi Galian di Desa Jemanggik, Lombok Timur. Warga memperingatkan agar para pekerja segera menghentikan proyek tersebut.

Namun, Pemkab Lombok Timur mengirimkan lima truk pasukan keamanan, gabungan dari pasukan dalmas, brimob, dan Satpol PP, untuk mengamankan proses pengerjaan proyek itu.

Warga yang bermaksud menghentikan proyek tersebut langsung dihadang kepolisian. Sempat terjadi negosiasi, namun Polisi kemudian menyerang dan menembak warga.

Laporan kronologis menyebutkan bahwa Polisi meminta warga untuk mundur sambil mengokang senjata.
Meskipun ditembaki, para petani yang tak kenal rasa takut berhasil memukul mundur pasukan kepolisian. Namun, dipihak warga sudah jatuh korban, yaitu tiga orang yang terkena tembakan.

Ketiga petani yang tertembak adalah Amaq hafli (50), Marwan (27), dan Amaq Jamal (50). Hafli dan Marwan dirawat di RSU Soejono Lombok Timur, sementara Jamal di rawat di rumahnya.
Penolakan Petani
Petani dan warga Treng Wilis menganggap proyek pengaliran air ke Lombok selatan tersebut merugikan petani setempat.
Pasalnya, lahan irigasi seluas 67 hektar milik petani sangat bergantung kepada sumber air Treng Wilis.
Jika air tersebut tetap dialirkan, maka debat air akan menurun dan berdampak pada kegiatan pertanian. Petani mengaku hanya melakukan dua kali penanaman, padahal sebelumnya bisa tiga kali penanaman.
Disamping itu, para petani menduga proyek air itu untuk kepentingan bisnis pariwisata di bagian selatan Lombok.

Para petani sudah berkali-kali menggelar aksi demo. Bahkan pihak DPRD sudah merekomendasikan agar proyek itu dihentikan sementara, hingga terjadi kesepakatan antara warga dan Pemda.


Penembakan Dikecam

Terkait kejadian penembakan itu, sejumlah organisasi pergerakan di NTB sudah menyampaikan kecaman dan protes keras, diantaranya Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Serikat Tani Nasional (STN), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Menurut Ahmad Rifai, yang juga adalah Ketua PRD NTB, penembakan petani ini menjelaskan karakter anti demokrasi dan anti-rakyat Pemkab Lombok Timur saat ini.

Ahmad Rifai juga mengecam institusi kepolisian yang selalu menggunakan metode pendekatan represif saat menghadapi rakyat.

“Pemkab Lombok timur menjanjikan kesejahteraan dan keadilan, tetapi kenyataan hari ini menunjukkan bahwa mereka mengirimkan pasukan pembunuh,” ujar Ahmad Rifai.

Rifai memperingatkan Pemkab agar tidak selalu menggunakan paksaan untuk menghentikan protes warga.
“Mestinya pemkab menggunakan jalur dialog yang demokratis, seperti musyawarah mufakat dengan pihak warga,” katanya.

read more

Pedagang Pasar Menolak Relokasi

BEKASI: Ratusan orang pedagang pasar Family harapan Indah, di Bekasi, melakukan aksi menolak rencana relokasi terhadap ratusan pedagang di pasar yang sudah menempati lokasi tersebut sejak tahun 1994.
Para pedagang membawa beberapan jualan mereka, seperti buah-buahan dan sayur-suran, yang sudah hampir membusuk, sebagai bukti bahwa mereka terus merugi pasca perusahaan pengembang menutup pasar tersebut.
Salah seorang koordinator pedagang, Thomas Pardede menuntut agar pihak DPRD Bekasi bisa memfasilitasi dan mengusahakan penyelesaian terkait kasus para pedagang dengan pengembang ini.
“Para pedagang sudah terlalu lama menunggu kepastian hukum,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
Selain itu, para pedagang meminta agar pihak pengembang segera membongkar pagar pembatas yang mengelingi pasar, karena sangat mengganggu aktivitas para pedagang dan pembeli.
Sebagai solusi atas persoalan ini, para pedagang meminta agar pihak Pemerintah Kota mengambil alih pengelolaan pasar, dan lebih memperhatikan kondisi pasar tradisional dan kaum pedagang miskin. Namun ada kendala karena pihak pengembang telah memperpanjang masa penggunaan lahan hingga 2014.
Rugikan Pedagang
Pasar Famili berlokasi di Perumahan Harapan Indah Kota Bekasi, dan mulai beroperasi sejak tahun 1994. Sejak itu, karena keberadaannya yang dekat dengan perumahan, pasar ini telah menjadi tempat pavorit warga untuk berbelanja.
“Sejak tahun 1994 para pedagang Pasar Famili sudah melayani belasan ribu warga Perumahan Harapan Indah dengan baik,” ujar Thomas Pardede.

Disamping itu, pasar family juga menjadi tempat wisata kuliner bagi warga dari luar kawasan Harapan Indah.
Namun, tiba-tiba pada tahun 2010, para pedagang pasar mendapat surat dari pihak pengembang, yaitu PT. Hasana Damai Putra, yang berencana membongkar pasar tersebut. Dan, secara sepihak, akan memindahkan pedagang ke pasar modern yang letaknya 5 kilometer dari lokasi ini.

Para pedagang menolak relokasi tersebut. Pedagang menganggap bahwa keberadaan fasilitas pasar Family sekarang masih bagus dan memadai. Lagi pula, kalau seandainya para pedagang ini bersedia dipindahkan sementara, pihak pengembang tidak menjamin bahwa para pedagang bisa kembali ke tempat semula setelah renovasi selesai.

Ada dugaan pemindahan para pedagang tersebut dimaksudkan untuk meramaikan Pasar Modern yang sudah selesai dibangun oleh PT Hasan Damai Putra dan sekaligus menutup Pasar Famili. (Warni)

read more

Pedagang Jagung Bakar Tolak Penggusuran

Pekanbaru: Seratusan massa Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) kota Pekanbaru melakukan aksi menolak penggusuran terhadap pedagang jagung bakar di jalan Jend. Sudirman, depan purna MTQ Pekanbaru.

Aksi ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Anti-pemiskinan Se-dunia, tanggal 17 oktober kemarin.
Menurut Ketua SRMI Riau Agun Sulfira menegaskan bahwa praktik penggusuran secara semena-mena dan tanpa solusi, telah menyebabkan banyak sekali kaum miskin yang kehilangan lapangan pekerjaan.
“Menjadi pedagang kaki lima adalah pilihan terakhir. Ketika mereka terpaksa digusur, maka tidak ada lagi harapan untuk menyambung hidup,” ujarnya.

Namun, kalau tindakan penggusuran itu tidak dapat dihindarkan lagi, Agun Sulfira berharap Pemkot Pekanbaru bisa menyediakan tempat berjualan yang baru, lengkap dengan fasilitas seperti tenda, kursi, meja.
Dalam aksi siang tadi, SRMI menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan proses pemiskinan oleh lembaga-lembaga imperialis, seperti WTO, Bank Dunia, dan IMF.

Beberapa orang digambarkan sebagai pejabat WTO, Bank Dunia, IMF, dan Presiden SBY, sementara lainnya digambarkan sebagai rakyat yang terus menerus dihisap dan tereksploitasi.

read more

SRMI Anggap MDGs Gagal Di Indonesia

JAKARTA: Sedikitnya 600 orang anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa di depan kantor Wakil Presiden, di Jakarta (18/10), untuk mengeritik skema “penghapusan kemiskinan ala MDGs”.
Di depan kantor Wapres, orator menyampaikan berbagai bukti mengenai kegagalan program MDGs di Indonesia, seperti angka kemiskinan yang tidak berkurang, biaya pendidikan dan kesehatan yang makin mahal, dan harga sembako yang terus merangkak naik.
Dengan mengutip ekonom asal Mesir, Samir Amin, demonstran menjelaskan soal proyek MDGs sebagai salah satu cara untuk merangkul negeri dunia ketiga untuk terlibat dalam perdagangan global.
“Ini merupakan bentuk khusus globalisasi untuk membagi dunia ketiga sebagai sasaran ekspansi modal transnasional,” katanya.
Ketua Umum SRMI Marlo Sitompul mengatakan, alih-alih Bank Dunia membawa solusi untuk mengatasi kemisinan di Indonesia, lembaga itu justru mempromosikan kebijakan neoliberal untuk merampok sumber daya alam di Indonesia.
“Kemiskinan di Indonesia tidak pernah berkurang, malah terus bertambah. Dunia pendidikan juga begitu, ada kastanisasi dalam kesempatan mendapatkan pendidikan,” katanya saat menyampaikan orasi.
Selain tuntutan terkait kegagalan MDGs, SRMI juga menuntut tiga hal lainnya, yaitu menuntut pengubahan kriteria miskin versi BPS, menuntut presiden memperbesar anggaran pendidikan, dan menolak manipulasi kemiskinan untuk proyek semacam SJSN.
Soal Pendidikan
Saat menggelar aksi di depan kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, SRMI menyampaikan sejumlah laporan terkait keluhan warga miskin mengenai hak mendapatkan pendidikan.
Sumanta, seorang warga dari penjaringan, Jakarta, menceritakan pengalaman dirinya yang tak sanggup membayar biaya sekolah dua orang anaknya. “Anak saya beberapa kali dipulangkan karena menunggak pembayaran buku,” katanya.
Lain lagi dengan cerita Pak Yanto, yang anaknya belum mendapatkan ijazahnya karena belum membayar biaya administrasi.
Cerita di atas hanya sebagian kecil dari laporan SRMI terkait kesulitan rakyat miskin di DKI dalam mendapatkan pendidikan.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan soal sistim penerimaan siswa baru (PSB) online. Menurutnya, program ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi, memudahkan proses pendaftaran, dan menghilangkan pungutan liar (pungli).

read more

Akademi Rakyat, Sekolah gratis untuk anak jalanan dan kaum miskin..

Sementara Undang-undang Dasar  1945 mengharuskan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah dengan kepala batu justru menyerahkan sektor pendidikan pada mekanisme pasar. Akibatnya, ada banyak sekali rakyat Indonesia yang dikeluarkan dari dunia pendidikan, salah satunya, adalah anak jalanan.
Anak jalanan, yang telah tersingkirkan secara sosial, hampir tidak pernah mendapat perhatian sedikitpun dari pemerintah. Mereka ibarat perkataan yang mengatakan; “antara ada dan tiada”.  Ya, pada kenyataannya mereka eksis dalam kehidupan nyata, hadir di tengah-tengah kita, namun seolah-olah perhatian pemerintah menganggap mereka tidak ada.
Anak-anak itu sering menjadi “buruan” satpol PP untuk ditangkap dan diperlakukan seperti binatang.  Oleh kekuasaan resmi, mereka sering diberikan label “sampah masyarakat”, “biang kriminalitas”, dan lain sebagainya.
Situasi itulah yang mendorong dua orang aktivis di Pekanbaru, yaitu Ady Adith Kuswanto dan Ratno Budi, untuk mendirikan Akademi Rakyat, sebuah sekolah yang diperuntukkan khusus untuk anak jalanan dan anak-anak keluarga miskin. “Ini adalah sekolah yang diperuntukkan bagi kaum yang terpinggirkan,” tegas Adith, yang juga merupakan pengurus Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Pekanbaru.
Untuk merealisasikan tugas sangat mulia ini, keduanya lalu menghubungi seorang pengajar di Akademi Melayu Riau (AKMR).
“Sasaran pertama kami adalah anak-anak jalanan yang berada di persimpangan lampu merah.”
Namun usaha itu tidak berjalan dengan mudah, sebab ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja mengatur dan mengeksploitasi anak-anak ini. Disamping itu, anak-anak itu sangat sulit untuk dikumpulkan, apalagi untuk diarahkan untuk belajar. “mereka terkesan enggan dengan sekolah. Sebab, di kepala mereka itu, sekolah adalah pemenjaraan bakat dan kreatifitas.”
Mereka itu juga terbentur dengan persoalan ekonomi juga. Mereka harus bekerja sepanjang hari untuk mengumpulkan “receh”, supaya bisa menyambung hidup untuk esok hari. Jadinya, mereka hampir tak punya waktu untuk ikut sekolah gratis ini.
Namun, Adith dan kawan-kawannya tidak cepat patah arang, apalagi berfikir untuk menghentikan perjuangannya ini. Mereka pun mendirikan Kelompok Pengamen Jalanan (KPJ), yang menghimpun anak-anak jalanan dari berbagai sudut lampu merah di Pekanbaru.
Dari tangan-tangan aktivis gerakan rakyat inilah berdiri “Akademi Rakyat”. Penggunaan kata “akademi” akan segera mengingatkan kita kepada filsuf Yunani paling terkemuka, Plato, yang mengutip nama pahlawan Yunani—Academus. Di akademi rakyat, seperti juga di akademi Plato, anak-anak peserta didik menjalankan proses pendidikan melalui dialog dan dilakukan pada “waktu senggang”
Menurut Adith, anak-anak diberi kesempatan untuk menentukan waktu dan tempat belajar. Nanti pengajar akan mengunjungi sesuai jadwal yang sudah diputuskan.
“jadinya, akademi rakyat ini dilakukan secara nomaden (berpindah-pindah). Tergantung di mana anak-anak paling mudah untuk berkumpul,” ungkapnya.
Namun, berbeda dengan sekolah-sekolah umum atau sekolah alternatif lainnya, akademi rakyat ini lebih focus pada pemberian skill kepada anak-anak jalanan, seperti melukis, mematung, menari, dan bermain teater.
Ada juga pengetahuan sosial, seperti mengenai sejarah masyarakat, sejarah perjuangan bangsa, dan dasar-dasar filsafat. “Intinya kami memberikan mereka pengetahuan yang membebaskan fikiran mereka dari kapitalisme,” ujar Adith.
Dengan memberikan pelajaran seperti ini, Adith dan kawan-kawan menyakini bahwa anak-anak ini akan berguna secara sosial, lebih peka terhadap persoalan rakyat, dan karya-karyanya pun mencerminkan perjuangan rakyat.
Disamping itu, anak-anak diharapkan punya skill dan bisa ditampilkan di jalanan, dan dengan begitu tidak lagi dianggap “gembel”.
Untuk sekarang ini, Adith mengaku sudah berhasil mendirikan dua kelompok belajar (KPJ), yaitu KPJ MTQ (basis pengorganisiran SRMI) dan KPJ harapan raya. Untuk KPJ di kawasan MTQ, ada sekitar 40 anak jalanan yang sudah terkumpul dan rutin mengikuti akademi rakyat ini. Sementara KPJ harapan raya belum melaporkan jumlah anak-anak yang berpartisipasi.
Adith mengakui, apa yang dicetuskan bersama kawan-kawannya ini masih bersifat awal sekali, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terus melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan praktis di lapangan. (Ulfa)

read more