SRMI Anggap MDGs Gagal Di Indonesia

JAKARTA: Sedikitnya 600 orang anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa di depan kantor Wakil Presiden, di Jakarta (18/10), untuk mengeritik skema “penghapusan kemiskinan ala MDGs”.
Di depan kantor Wapres, orator menyampaikan berbagai bukti mengenai kegagalan program MDGs di Indonesia, seperti angka kemiskinan yang tidak berkurang, biaya pendidikan dan kesehatan yang makin mahal, dan harga sembako yang terus merangkak naik.
Dengan mengutip ekonom asal Mesir, Samir Amin, demonstran menjelaskan soal proyek MDGs sebagai salah satu cara untuk merangkul negeri dunia ketiga untuk terlibat dalam perdagangan global.
“Ini merupakan bentuk khusus globalisasi untuk membagi dunia ketiga sebagai sasaran ekspansi modal transnasional,” katanya.
Ketua Umum SRMI Marlo Sitompul mengatakan, alih-alih Bank Dunia membawa solusi untuk mengatasi kemisinan di Indonesia, lembaga itu justru mempromosikan kebijakan neoliberal untuk merampok sumber daya alam di Indonesia.
“Kemiskinan di Indonesia tidak pernah berkurang, malah terus bertambah. Dunia pendidikan juga begitu, ada kastanisasi dalam kesempatan mendapatkan pendidikan,” katanya saat menyampaikan orasi.
Selain tuntutan terkait kegagalan MDGs, SRMI juga menuntut tiga hal lainnya, yaitu menuntut pengubahan kriteria miskin versi BPS, menuntut presiden memperbesar anggaran pendidikan, dan menolak manipulasi kemiskinan untuk proyek semacam SJSN.
Soal Pendidikan
Saat menggelar aksi di depan kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, SRMI menyampaikan sejumlah laporan terkait keluhan warga miskin mengenai hak mendapatkan pendidikan.
Sumanta, seorang warga dari penjaringan, Jakarta, menceritakan pengalaman dirinya yang tak sanggup membayar biaya sekolah dua orang anaknya. “Anak saya beberapa kali dipulangkan karena menunggak pembayaran buku,” katanya.
Lain lagi dengan cerita Pak Yanto, yang anaknya belum mendapatkan ijazahnya karena belum membayar biaya administrasi.
Cerita di atas hanya sebagian kecil dari laporan SRMI terkait kesulitan rakyat miskin di DKI dalam mendapatkan pendidikan.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan soal sistim penerimaan siswa baru (PSB) online. Menurutnya, program ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi, memudahkan proses pendaftaran, dan menghilangkan pungutan liar (pungli).