Kongres FNPBI Resmi Dimulai

DENPASAR:

Kongres Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) telah resmi dibuka hari ini di Denpasar, bali (24/10).

Prosesi pembukaan kongres dilakukan di aula Hotel Batu Karu Denpasar dengan rangkaian acara yang sangat sederhana. Acara pembukaan kongres dihadiri oleh sedikitnya 300 orang pengurus tingkat pabrik dari 9 provinsi.

Hadir dalam kongres ini sejumlah tamu undangan, diantaranya, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono dan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali,  Agung Winarte.
Dalam penyampaian pesan solidaritas, Ketua Umum PRD menyoroti pentingnya kaum buruh mengorganisir diri dan menjadikan barisan terdepan dalam perjuangan pembebasan nasional.
Agus Jabo menyatakan ketidaksetujuannya atas anggapan bahwa gerakan buruh tidak boleh berpolitik. “Menjauhkan kaum buruh dari arena politik adalah sama saja dengan menghilangkan masa depan kaum buruh akan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum FNPBI Dominggus Oktavianus menandaskan bahwa gerakan buruh Indonesia dapat diibaratkan dengan singa yang sedang tertidur.
“Jika kita bisa membangunkan singa tidur ini, maka Imperialisme dan kolonialisme akan hancur dikoyak-koyaknya,” katanya.

Karenanya, Dominggus mengajak seluruh seluruh serikat buruh untuk bekerjasama dan bahu-membahu untuk membangunkan “singa yang sedang tertidur”.
Acara pembukaan kongres juga diisi dengan tari-tarian yang dipersembahkan oleh pengurus Serikat Buruh tingkat pabrik. Salah satunya, penampilan dua pengurus SBTK FNPBI PT Mitra Garden Indoraya, Kadek Ayu Praningsih dan Ayu Pratiwi, yang membawakan tari “Panye Brahma”.
Mengenai kandidat Ketua Umum, Panitia Kongres menyebut dua nama yang sangat populer, yaitu Lukman Hakim dan Desi Arisanti. Keduanya dikenal sebagai aktivis buruh yang berasal dari bawah.


Selamatkan Industri Nasional

Kongres FNPBI selama tiga hari ini mengusung tema “Membangun Serikat Buruh Yang Bervisi Penguatan Industri Nasional Untuk Mencapai Kesejahteraan”.
Dengan mengusung tema itu, FNPBI mengharapkan perjuangan kaum buruh bisa diletakkan dalam kerangka menyelamatkan industri dalam negeri dari kepungan imperialisme.
Sebab, tanpa adanya pabrik dan industrialisasi, maka kaum buruh tidak bisa berharap adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan.

Selain itu, keberpihakan Negara terhadap kaum buruh hampir tidak ada. Justru Negara menjadi legitimator untuk politik upah murah dan berbagai kebijakan menindas hak-hak pekerja sekarang ini.
Ketika kaum buruh dicekik krisis, Negara malah membiarkan upah terus dipangkas, tunjangan dikurangi, dan hak-hak normatif dilanggar.

Sebaliknya, negara menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menolong pengusaha dan perbankan, seperti yang terjadi dalam kasus bailout Bank Century.