Berkonsultasi dengan Rakyat

Menyongsong satu tahun usia pemerintahannya, Presiden Yudhoyono menyelenggarakan pertemuan tertutup dengan tujuh pimpinan Lembaga Tinggi Negara, kemarin (18/9) di Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut: Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua KY Busyro Muqoddas, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua BPK Hadi Poernomo. Mungkin pertemuan ini dapat ditangkap sebagai sinyal politik, tentang posisi kekuatan-kekuatan politik yang memimpin lembaga tersebut untuk terus mengawal pemerintahan Yudhoyono-Boediono sampai di tahun 2014. Sebelumnya, partai-partai koalisi maupun oposisi telah menyatakan turut mengawal pemerintahan ini. Dukungan tersebut umumnya didasarkan pada dalil konstitusi, yang sebagian atau seluruhnya, telah dilanggar oleh penguasa, atau didasarkan pada legitimasi hasil pemilu 2009.
Sementara, di pihak lain, terutama di kalangan unsur pergerakan, menilai pemerintahan Yudhoyono-Boediono mencatatkan banyak persoalan, baik yang dibuatnya sendiri, maupun dibuat pihak lain dengan persetujuannya, atau yang sengaja dibiarkan tanpa ada penyelesaian. Terdapat masalah penggerusan sumber daya alam oleh kepentingan eksploitasi modal asing, masalah kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah, beragam jenis kekerasan vertikal dan konflik horisontal, bencana alam, korupsi, dan lain-lain. Usia satu tahun pemerintahan yang seharusnya dapat memberi titik terang arah perbaikan kondisi bangsa, justru keadaan sebaliknya yang dihadapi mayoritas rakyat. “Titipan suara mayoritas” pada pemilu 2009 lalu telah terkhianati, baik oleh skandal korupsi maupun terbongkarnya ketidakmampuan memimpin dan memenuhi janji-janji kepada rakyat. Perubahan penilaian, terhadap berjalannya proses politik selama satu tahun ini, hadir dan menuntut pewadahan dan jawaban segera.
Dalam keadaan ini, sistem demokrasi liberal memperlihatkan salah satu di antara sejumlah keterbatasannya, yaitu untuk menjawab maupun mewadahi keresahan politik rakyat. Segala sesuatu telah dititipkan untuk dikuasakan secara penuh selama lima tahun. Pertemuan-pertemuan tertutup lebih banyak terjadi di kalangan pejabat pemerintahan, dibandingkan pertemuan terbuka yang menjadikan rakyat sebagai subyek dalam menentukan arah perbaikan bangsa ke depan. Dalam bayangan yang ideal, atau seharusnya, seluruh kekuatan oposisi dapat membaca gejala yang berkembang di tengah masyarakat sebelum membuat keputusan politik. Karenanya cukup disayangkan, atas nama amanat konstitusi, sebagian kekuatan politik oposisi menyatakan “tetap mengawal” pemerintahan Yudhoyono-Boediono bertahan sampai tahun 2014, sambil mengabaikan kemungkinan adanya pelanggaran konstitusi atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut.

Pada dasarnya, Rakyat, sebagai pemberi mandat, dalam setiap tarikan nafasnya, berhak untuk menentukan perubahan ataupun keteguhan sikap politiknya—berdasarkan pengetahuan atau kesadarannya masing-masing. Jadi tak harus menunggu lima tahun untuk menentukan hal yang sudah empiris bahwa suatu pemerintahan ternyata tak mampu berjalan. Beberapa contoh di Amerika Latin menunjukkan mekanisme referendum dapat menjadi salah satu jalan untuk berkonsultasi dengan rakyat mengenai masalah tertentu yang bersifat publik. Dalam keterbatasan dan perbedaan-perbedaan dengan kondisi Indonesia, mekanisme ini dapat menjadi salah satu jalan alternatif untuk menjawab persoalan yang ada. Sementara, tetap yang terpenting adalah seluruh komponen yang menghendaki perubahan arah haluan bangsa untuk sama-sama menempatkan persatuan sebagai agenda prioritas, karena hanya dengan demikian kekuatan oposisi atau kekuatan rakyat dapat face to face (berhadap-hadapan) dengan rezim neoliberal yang berkuasa.