DPR Setujui Timur Pradopo Jadi Kapolri

JAKARTA: Komisi III DPR telah menyetujui Komjend Timur Pradopo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Dengan begitu, berakhirlah keraguan-keraguan bahwa Timur akan ditolak DPR.
Meskipun begitu, sejumlah fraksi menyatakan menerima dengan catatan, seperti PDIP, Gerindra, Hanura, PKB, PAN, PKS, dan PPP.
Fraksi PDIP memberikan catatan kepada Kapolri baru ini, seperti Polri harus independen, tidak berpihak pada penguasa seperti masa lalu, dan pemastian tidak ada lagi tindak kekerasan seperti kasus Ciketing.
Sementara fraksi PAN mengusulkan beberapa catatan yang mesti dijalankan Timur ketika menjabat, yaitu pemberantasan korupsi, revitalisasi internal Polri, penandatanganan pakta integritas.


Hasil Lobi-Lobi Politik
Keputusan ini sekaligus mengkonfirmasi kekhawatiran banyak orang, bahwa mayoritas fraksi di DPR telah menjalankan lobi-lobi untuk mencapai mufakat.
Beberapa partai yang sempat bersuara keras, seperti PDIP dan Gerindra, ternyata “menguap” juga perlawanannya. Beberapa kasus yang mewarnai perjalanan karir Timur Pradopo pun tidak menjadi “ganjalan” berarti.
Politik lobi-lobi memang memperlancar pengambilan keputusan, namun telah membuah partai politik kurang konsisten dalam menjalani garis politiknya, dan mengabaikan aspirasi atau opini masyarakat luas.