Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Sistim kontrak, dan outsourcing adalah momok paling menakutkan bagi sebagian besar kaum buruh di Indonesia.
Meskipun soal pekerjaan dan penghidupan layak dijamin konstitusi, namun situasi ketenagakerjaan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja ditempatkan dalam kondisi kerja yang buruk dan tidak menentu.
Situasi inilah yang menjadi sorotan utama dalam setiap sesi diskusi di kongres Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), yang berlangsung selama tiga hari, yaitu dari tanggal 24 sampai 26 oktober, di Denpasar, Bali.
Ketua Umum FNPBI periode 2010-2015 Lukman Hakim mengatakan, serikat buruh harus memperjuangkan syarat-syarat untuk penguatan industri nasional, seperti pasokan energi untuk industri, jaminan pasar untuk produksi dalam negeri, dan pelibatan penuh kaum buruh dalam politik perburuhan.
Menyinggung situasi politik dan ekonomi nasional saat ini, Lukman mengatakan, Indonesia sedang mengalami proses penjajahan kembali seperti jaman kolonialisme dulu, yang sering disebut dengan istilah neoliberalisme.
“Neoliberalisme menyebabkan sebagian besar kita hancur (de-industrialisasi). Industri hanya tumbuh 3,5% tahun ini, terendah dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Lukman menjelaskan.
Selain menghancurkan industri dalam negeri, Lukman menegaskan bahwa neoliberalisme juga mengeskploitasi tenaga kerja sama persis dengan cara-cara kolonialisme dulu.
“Sistim kontrak dan outsourcing itu kan mirip dengan jaman kolonial,” katanya.
Politik Perjuangan Buruh
Perjuangan buruh Indonesia haruslah menjadi perjuangan politik. Apalagi, hampir setiap persoalan buruh sangat identik dengan keputusan politik.
Sebagai Ketua Umum FNPBI yang baru, Lukman akan membawa garis politik FNPBI pada penyatuan seluruh sektor-sektor rakyat dan kekuatan-kekuatan politik yang memperjuangkan kemandirian bangsa.
“Tanpa kemandirian ekonomi, kita tidak bisa membayangkan industri nasional yang kuat,” tegasnya.
FNPBI akan diarahkannya untuk menggalang persatuan nasional dengan seluruh sektor-sektor dan kekuatan anti-neoliberal.
Pihaknya juga menegaskan akan mendorong gerakan buruh untuk semakin berani masuk dalam arena politik, sebagai jalan untuk memperjuangkan kepentingan klas buruh di Indonesia.
“Kami akan menganjurkan kaum buruh bumiputera untuk aktif dalam politik, seperti membangun gerakan politik, memanfaatkan pemilu, dan penyusunan legislasi yang memihak kaum buruh,” ujar Lukman.
Dari Front Ke Federasi
Salah satu perubahan terpenting dalam kongres FNPBI kali ini adalah perubahan kata “Front” menjadi “Federasi”. Namun tetap disingkat: FNPBI, yaitu Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).
Peserta kongres dengan suara bulat memilih Lukman Hakim sebagai Ketua Umum dan Desi Arisanti sebagai Sekretaris Jenderal.
Lukman Hakim, lahir dari keluarga petani di Magelang pada tahun 1973, mulai aktif dalam gerakan buruh di pabrik Keramik, Banyumanik, Semarang, tahun 1993.
Lukman lalu bergabung dengan Pusat Perjuangan Buruh Semarang (PPBS), tempat ia menempa pengalaman dalam perjuangan revolusioner. Lukman juga sempat menjadi pegurus Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) wilayah Semarang, lalu ditarik menjadi pengurus pusat PPBI di Jakarta.
Pemogokan buruh di Semarang, peringatan hari buruh tahun 1995, pemogokan buruh Sritex di Solo tahun 1995, hingga pengejaran aktivis pro-demokrasi pasca peristiwa 27 Juli 1996, adalah sebagian kecil kisah perjuangan Lukman dalam gerakan buruh.
Sementara Desi Arisanti, adalah bekas buruh PT. Naga Mulya, dimana dia pernah memimpin pemogokan kawan-kawannya untuk menuntut hak-hak normatif.
Dia juga mendirikan serikat pekerja pabrik bernama SPTP Bintang Mulya, yang nantinya berada di bawah naungan Komite Buruh untuk Aksi Reformasi (KOBAR), jaringan serikat buruh di Jakarta yang turut membentuk FNPBI pada tahun 1999.
Lukman dan Desi akan memfokuskan pekerjaan mereka pada penguatan kembali FNPBI dan pengorganisasian massa buruh di Indonesia. Program itu disebut “gerakan 1000 SBTK dan Koperasi”. (Ulfa)
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar