Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan bahwa setahun pemerintahan SBY-Budiono belum menghasilkan kemajuan apapun, dan sebaliknya, justru menciptakan keterpurukan di berbagai bidang, terutama bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers KPP-PRD menyambut setahun pemerintahan SBY-budiono, di Jakarta (19/10).
Dijelaskan, bahwa dalam setahun membangun ekonomi, pemerintahan SBY-Budiono justru membuat perekonomian nasional semakin terpuruk, yang mana sebagian besar perekonomian nasional dikuasai pihak asing, seperti tambang dan migas (± 80%), bank (± 50%), industri, jasa, dan 70% saham di pasar modal.
Selain itu, pertumbuhan industri dalam negeri terus merosot, hanya tercatat 3,5%, terendah dalam 10 tahun terakhir ini. “Fenomena de-industrialisasi merupakan fenomena nyata di depan mata kita,” kata Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono kepada wartawan.
Ekonomi rakyat, yang sekarang ini bertumpu pada pertanian dan usaha-usaha kecil (UKM, industry rumah tangga, dan usaha informal), semakin hancur akibat invasi dari retail-retail bermodal besar, seperti Circle K, Alfamart, seven-eleven, dsb, yang sudah bisa masuk ke kampung-kampung.
Dalam hal pasar ini, sebuah data dari PRD menunjukkan, bahwa ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati 20% pangsa pasar nasional, sementara korporasi besar asing dan domestik menguasai 80%.
Sementara di lapangan politik, PRD menyatakan bahwa SBY-Budiono telah gagal membangun pemerintahan yang kuat, mandiri, bersih, dan demokratis.
Adanya keterlibatan asing dalam penyusunan sejumlah Undang-Undang, gaya kepemimpinan SBY-Budiono yang buruk, dan meluasnya korupsi di kalangan birokrasi, adalah “lubang utama” kegagalan SBY di lapangan politik.
“Alih-alih mau memberantas korupsi, SBY malah doyan sekali memberikan remisi dan perlakuan khusus kepada koruptor,” ungkap Agus Jabo.
Kegagalan sosial dan budaya sangat menonjol, yang menurut penjelasan PRD, sangat terang benderang saat SBY tidak bisa melindungi kebebasan berkeyakinan, kekerasan yang semakin meluas, dan munculnya gesekan antar etnis atau suku.
PRD juga menyoroti kegagalan SBY dalam membangun politik luar negeri yang bermartabat, berdasarkan garis politik luar negeri yang bebas dan aktif. “SBY merendahkan martabat bangsa saat menerapkan politik subordinat di bawah Washington, tidak berani tegas terhadap Malaysia, dan gagal mengangkat pamor Indonesia di mata bangsa-bangsa di dunia,” jelasnya.
Harus Banting Setir
Sebab dari berbagai persoalan di atas, menurut kesimpulan PRD, adalah bersumber pada penerapan kebijakan neoliberal di Indonesia.
“Sistim ini sudah terbukti gagal di berbagai tempat dan mulai ditinggalkan, namun di Indonesia justru sangat diyakini seperti dogma absolut,” kata pimpinan PRD lainnya, Gede Sandra, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
Situasi ini, katanya, memaksa kita untuk memilih satu-satunya pilihan untuk keluar dari masalah, yaitu melakukan banting setir haluan ekonomi.
“Ini sudah ditegaskan PRD sejak lama, bahwa kita perlu memutar haluan, yakni meninggalkan segala hal yang berbau neoliberalisme dan imperialisme dan kembali mewujudkan kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya,” ujarnya.
Gede Sandra menegaskan bahwa reshuffle kabinet bukan jalan yang benar, melainkan “pergantian haluan” dan apparatus penopangnya sebagai jalan keluarnya.
Dikhawatirkan bahwa reshuffle kabinet hanya akan menjadi alat tawar-menawar politik bukan saja diantara partai penyokong pemerintah, tetapi juga antara partai oposisi dengan pemerintah.
PRD menganjurkan gerakan rakyat untuk melakukan pembangunan kekuatan, sebagai jalan paling tepat dan paling mungkin untuk mengakhiri neoliberalisme.
“PRD akan menjalankan konsultasi dengan rakyat, yaitu dengan menggalang tanda tangan untuk mosi tidak percaya terhadap rejim neoliberal SBY-Budiono. Ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke kampung-kampung, pemukiman, pabrik-pabrik, desa-desa, dengan mengetuk satu per satu pintu rumah rakyat dan menawarkan petisi untuk mosi tidak percaya,” katanya.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar