Polisi Tembak Tiga Petani Di Treng Wilis, Lombok Timur

Kesatuan Polisi dari Brigade Mobil (Brimob) kembali memuntahkan peluru dan melukai petani tidak berdosa. Kejadian penembakan ini terjadi di Treng Wilis, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Nusa tenggara Barat (NTB).

Kejadian bermula dari aksi protes warga di lokasi Galian di Desa Jemanggik, Lombok Timur. Warga memperingatkan agar para pekerja segera menghentikan proyek tersebut.

Namun, Pemkab Lombok Timur mengirimkan lima truk pasukan keamanan, gabungan dari pasukan dalmas, brimob, dan Satpol PP, untuk mengamankan proses pengerjaan proyek itu.

Warga yang bermaksud menghentikan proyek tersebut langsung dihadang kepolisian. Sempat terjadi negosiasi, namun Polisi kemudian menyerang dan menembak warga.

Laporan kronologis menyebutkan bahwa Polisi meminta warga untuk mundur sambil mengokang senjata.
Meskipun ditembaki, para petani yang tak kenal rasa takut berhasil memukul mundur pasukan kepolisian. Namun, dipihak warga sudah jatuh korban, yaitu tiga orang yang terkena tembakan.

Ketiga petani yang tertembak adalah Amaq hafli (50), Marwan (27), dan Amaq Jamal (50). Hafli dan Marwan dirawat di RSU Soejono Lombok Timur, sementara Jamal di rawat di rumahnya.
Penolakan Petani
Petani dan warga Treng Wilis menganggap proyek pengaliran air ke Lombok selatan tersebut merugikan petani setempat.
Pasalnya, lahan irigasi seluas 67 hektar milik petani sangat bergantung kepada sumber air Treng Wilis.
Jika air tersebut tetap dialirkan, maka debat air akan menurun dan berdampak pada kegiatan pertanian. Petani mengaku hanya melakukan dua kali penanaman, padahal sebelumnya bisa tiga kali penanaman.
Disamping itu, para petani menduga proyek air itu untuk kepentingan bisnis pariwisata di bagian selatan Lombok.

Para petani sudah berkali-kali menggelar aksi demo. Bahkan pihak DPRD sudah merekomendasikan agar proyek itu dihentikan sementara, hingga terjadi kesepakatan antara warga dan Pemda.


Penembakan Dikecam

Terkait kejadian penembakan itu, sejumlah organisasi pergerakan di NTB sudah menyampaikan kecaman dan protes keras, diantaranya Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Serikat Tani Nasional (STN), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Menurut Ahmad Rifai, yang juga adalah Ketua PRD NTB, penembakan petani ini menjelaskan karakter anti demokrasi dan anti-rakyat Pemkab Lombok Timur saat ini.

Ahmad Rifai juga mengecam institusi kepolisian yang selalu menggunakan metode pendekatan represif saat menghadapi rakyat.

“Pemkab Lombok timur menjanjikan kesejahteraan dan keadilan, tetapi kenyataan hari ini menunjukkan bahwa mereka mengirimkan pasukan pembunuh,” ujar Ahmad Rifai.

Rifai memperingatkan Pemkab agar tidak selalu menggunakan paksaan untuk menghentikan protes warga.
“Mestinya pemkab menggunakan jalur dialog yang demokratis, seperti musyawarah mufakat dengan pihak warga,” katanya.

read more

Mahasiswa Austria Menentang Pemotongan Anggaran Pendidikan

WINA:
Lebih dua puluh ribu mahasiswa dan dosen berbaris dari Vienna University menuju kantor Kanselir untuk menentang pencabutan anggaran pendidikan.
Demonstrasi lain terjadi di Salzburg dan Graz, demikian dilaporkan media setempat.
Mahasiswa dan dosen berpendirian bahwa berkurangnya anggaran pendidikan akan membuat mase depan lulusan mereka menjadi suram.
Adanya rumor mengenai PHK sejumlah staff universitas dan penutupan sejumlah kampus membuat mahasiswa marah dan merencanakan pemogokan.


Merugikan Mahasiswa

Saat ini, setiap keluarga dengan mahasiswa berusia 19 sampai 26 mendapatkan €150 (£130) per-bulan dari negara.

Namun, dibawah kebijakan penghematan anggaran yang tidak populer ini, pemerintah akan memotong anggaran €1.6 billion (£1.4bn) pada tahun 2011.

Pemerintah Austria berniat memotong tunjangan kepada mahasiswa berusia 19 sampai 26 tahun dan pembayaran pendidikan tingkat tinggi usia 24 tahun.
Universitas Vienna, yang dianggap sebagai salah satu universitas terbaik di dunia, telah merosot peringkat internasionalnya.

Peter Skalicky dari Vienna’s Technical University mengatakan posisi Austria akan terus meluncur ke bawah jika tidak ada anggaran.
Banyak analis memperkirakan bahwa dibawah skema baru ini, universitas di Austria akan kehilangan sebesar 300 juta euro (£ 260M) per tahun.

Ketua Serikat Mahasiswa Nasional Austria Sigrid Maurer mengatakan, kementerian pendidikan dan pengetahuan berpikir untuk membatasi akses terhadap pendidikan tinggi sebagai solusi menaikkan kualitas pendidikan.

Namun faktanya, menurut Maurer, Austria hanya memiliki 17% mahasiswa yang masuk ke Universitas dibandingkan rata-rata negara-negara OECD.

Maurer mengatakan, meskipun banyak orang yang mengetahui lembaga pendidikan tinggi membutuhkan lebih banyak uang, tetapi pemerintah malah hendak memotong anggaran.
“Ini akan berdampak kepada staff dan mahasiswa, juga kepada masyarakat secara keseluruhan,” katanya menyakinkan.

read more

Bentrokan Dalam Aksi Mahasiswa Di Makassar

MAKASSAR: Demo ribuan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk merespon kunjungan Presiden SBY di Makassar (19/10) berakhir dengan bentrokan dengan aparat keamanan.
Awalnya, aliansi BEM dari Universitas Negeri Makassar (UNM) berusaha menyampaikan petisi ketika iringan-iringan presiden SBY lewat di depan kampus mereka, namun rencana ini terhadang oleh ratusan aparat kepolisian dan tentara.

Tiba-tiba situasi berubah menjadi bentrokan. Polisi dan tentara menyerang dan mendorong mahasiswa untuk masuk ke dalam kampus.

Pihak aliansi BEM UNM, yang menyebut diri Aliansi UNM Bersatu, memilih untuk mundur dan melakukan konsolidasi di dalam kampus. Namun, tiba-tiba segelintir mahasiswa memulai serangan dan lemparan ke arah polisi, yang lalu dibalas pula oleh Polisi dengan tembakan gas air mata dan peluru karet.
Karena aparat kepolisian terus merengsek masuk, mahasiswa UNM pun berusaha bertahan dan melakukan serangan balasan untuk mempertahankan diri.
Presiden Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) UNM Andi Ahmad Jamir mengatakan, demo mahasiswa dirancang untuk melakukan aksi damai, bukan untuk melakukan bentrokan dengan aparat keamanan.
“Ada pihak tertentu, dari organisasi luar kampus, yang memulai pelemparan terhadap pihak kepolisian,” katanya kepada Media Pencerahan.

Akibat dari bentrokan tersebut, 1 orang mahasiswa terkena lemparan batu, 10 orang terkena tembakan peluru karet, dan beberapa orang mengalami memar dan terkena gas air mata.
Sementara dari pihak kepolisian dilaporkan, 3 anggota kepolisian dan 1 anggota Brimob terkena lemparan batu. Sementara seorang wartawan media juga terkena lemparan batu di bagian kepala.
Hingga sore hari tadi, situasi di kampus UNM mulai tenang kembali. Polisi mulai menarik sebagian pasukannya, sementara mahasiswa mulai meninggalkan kampus dan pulang ke rumah.
Andi Ahmad Jamir menyesalkan kenapa demonstrasi damai bisa berubah menjadi bentrokan berdarah.


Pengerahan Tentara

Demo tidak hanya terjadi di depan kampus UNM. Di depan kampus Universitas 45 makassar, puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar demonstrasi.

Mahasiswa hanya menyampaikan orasi dan membakar ban di pinggir jalan.
Sementara itu, di bawah fly over hingga ke depan Universitas Muslim Indonesia (UMI), ratusan pasukan Tentara berjaga-jaga dengan persenjataan lengkap. Bukan hanya di situ, pasukan tentara ini juga sempat dikerahkan ke depan Kampus UNM saat terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan polisi di sana.
Pengerahan tentara ini disoroti oleh banyak pihak, sebab menempatkan Makassar seolah-olah dalam situasi perang. Padahal, demonstrasi mahasiswa merupakan hal yang biasa dalam setiap kunjungan presiden ke daerah.


Tuntut SBY-Budiono Diturunkan

Aliansi UNM Bersatu mendesak agar pemerintahan SBY-Budiono segera turun dari jabatannya. Mahasiswa menilai, kepemimpinan SBY-Budiono sudah menjauh dari semangat konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.
“Ekonomi nasional dikelolah tidak lagi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, melainkan mengarah pada liberalisme,” ujar Andi Ahmad Jamir.
Ahmad juga menyesalkan penegakan hukum di bawah pemerintahan SBY-Budiono yang terkesan sangat lamban. “Kami menyesalkan bahwa kasus bank century masih mengambang sampai sekarang. Kenapa tidak dibuka dengan sejelas-jelasnya,” katanya.
Mahasiswa juga memprotes dikeluarkannya Prosedur tetap (protap) baru Polri mengenai tembak di tempat, sebab dapat mengembalikan situasi seperti jaman Soeharto dulu.

read more

Dalam sebuah pertemuan yang digelar siang tadi (18/10) di markas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Jl. Sam Ratulangi, Jakarta, belasan organisasi pergerakan sepakat untuk memperkuat persatuan dan menyatakan bahwa SBY-Budiono telah gagal memimpin bangsa ini.

Penilaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan SBY-Budiono tunduk terhadap penjajahan asing, mengukuhkan praktek demokrasi liberal yang justru menyingkirkan peran rakyat, tidak mampu mengendalikan kenaikan harga, dan terbukti tidak sungguh-sungguh memerangi koruptor.

Mereka juga bersepakat untuk mengubah nama front tersebut dari Gerakan Kemerdekaan Nasional menjadi Persatuan Oposisi Nasional.

Sejauh ini, organisasi yang terlibat di dalamnya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Muslim – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Petisi 28, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), GR2B dan Gapura.
Faisal dari Repdem Jakarta membuka diskusi dengan memperingatkan agar jangan sampai terkesan bahwa SBY-Budiono baru 1 tahun berkuasa, karena sesungguhnya mereka telah memerintah lebih lama dari itu dan adalah bagian dari rejim sebelumnya yang telah gagal.

Selain mempersiapkan aksi menyambut 1 tahun SBY pada 20 Oktober ini, mereka juga menyatakan tekad untuk menjadikan front ini berkelanjutan.
“Yang penting adalah aksi tanggal 20 ini kita jadikan titik untuk menyolidkan front” ujar Zain dari IMM, yang terpilih menjadi Koordinator Lapangan saat aksi nanti.

Ketua IMM, Ton Abdillah, mengusulkan untuk membentuk semacam Majelis yang akan mengambil keputusan dan Badan Pekerja yang akan melakukan kerja-kerja hingga ke daerah-daerah.
Ini antara lain berfungsi sebagai mekanisme demokratis yang diharapkan dapat mencegah tindakan yang tidak demokratis dan kontraproduktif terhadap persatuan gerakan.
Komentar ini antara lain mengacu pada kericuhan saat diskusi 1 tahun SBY di markas IMM pada Rabu (13/10) lalu, yang dilakukan oleh kelompok yang sebelumnya dilibatkan dalam front ini, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN).

Namun gangguan yang cukup mengagetkan ini terbukti tidak mampu membendung tekad kelompok pergerakan untuk terus membangun persatuan dan turun ke jalan pada tanggal 20 Oktober ini.
Pada aksi nanti, Persatuan Oposisi Nasional akan meluncurkan sebuah petisi yang menjelaskan berbagai kegagalan pemerintahan SBY-Budiono.

Petisi ini kemudian akan disebar-luaskan dan dijelaskan kepada rakyat untuk menggalang dukungan dan tandatangan mereka.

read more

LMND Prihatin Ada Upaya Gembosi Persatuan

JAKARTA: Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lalu Hilman Afriandi menyesalkan adanya pihak yang mengganggu jalannya diskusi setahun pemerintahan SBY-Budiono di Kantor PP Muhammadiyah, kemarin (13/10).
Menurut dia, pelaksanaan diskusi itu merupakan bentuk nyata dari usaha berbagai gerakan mahasiswa dan kekuatan nasional untuk membangun persatuan anti-neoliberalisme dan anti-imperialisme.
“Ini jelas tindakan yang kontra-produktif dengan usaha persatuan nasional anti-imperialisme,” katanya kepada Berdikari Online.
Sehari sebelumnya, dalam diskusi setahun pemerintahan SBY-Budiono yang menghadirkan sejumlah tokoh dan aktivis pergerakan, di kantor PP Muhammadiyah, sejumlah aktivis dari Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional tiba-tiba merampas microphone dari pembicara dan berusaha mengusir pembicara lain, yaitu Dr. Rizal Ramli.
Menurut para aktivis ini, keberadaan Rizal Ramli dalam forum itu tidak pantas karena dianggap bagian dari elit politik. Namun, tudingan ini sangat ganjil dan tidak berdasar, mengingat bahwa Rizal Ramli merupakan bagian dari gerakan oposisi dan anti-neoliberal saat ini.
Lalu Hilman menganggap para aktivis ini luput dalam mendefenisikan siapa kawan dan siapa lawan, sehingga dengan ceroboh menghantam siapa saja yang dianggap non-gerakan mahasiswa.
Padahal, menurut penjelasan ketua LMND ini, keberhasilan menumbangkan rejim neoliberal sangat bergantung kepada persatuan luas berbagai sektor sosial yang turut dikorbankan rejim neoliberal.
Lalu pun sangat menyakini, aksi sepihak untuk mengganggu persatuan ini sangat jelas menguntungkan rejim neoliberal yang sedang berkuasa. “Mereka itu, sadar atau tidak sadar, telah memberi keuntungan kepada rejim neoliberal,” tegasnya.
Tidak Ada Dikotomi Umur
Lalu Hilman juga memprotes keras penggunaan dikotomi umur, yaitu muda dan tua, dalam menentukan arah sebuah pergerakan. Dia mengatakan, tidak sedikit orang yang berusia muda yang berfikiran konservatif, dan tidak sedikit pula golongan tua yang bersifat revolusioner.
“Kategori berdasarkan usia itu sangat absurd. Saya kira, ukuran yang paling tepat adalah berfikiran progressif atau tidak. Membela kepentingan nasional atau pro-penjajahan asing,” kata Lalu menjelaskan.
Lalu menganjurkan agar kaum pergerakan membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun untuk terlibat dalam front persatuan, asalkan bersepakat dengan program dan platform yang anti-imperialis dan anti-neoliberal.
Kebutuhan Persatuan Luas
Lalu Hilman menganggap bahwa pembangunan kekuatan anti-neoliberal di Indonesia memerlukan “persatuan luas” sebagai kuncinya. Persatuan luas ini meliputi sektor-sektor sosial, individu atau tokoh, dan kekuatan-kekuatan nasional yang turut dirugikan oleh neoliberalisme.
Termasuk dalam persatuan ini, menurut Lalu Hilman, adalah pengusaha nasional yang setuju dengan perjuangan untuk keadilan sosial, demokrasi politik, dan kedaulatan nasional.
“Kita harus mengembalikan republik ini sebagai negara berdaulat secara politik, ekonomi, dan budaya. Baru kita bisa berbicara langkah selanjutnya,” katanya.
Di negara seperti Indonesia, dimana perjuangan rakyat masih harus mengambil bentuk perjuangan nasional melawan imperialisme, sangat “mustahil” untuk menjadikan front sempit sebagai kunci utama untuk mencapai kemenangan.
Lalu pun mengutip pengalaman persatuan luas dalam perjuangan anti-kolonial di Indonesia, seperti Radicale Consentracie, GAPI, dan Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebanggsaan Indonesia (PPPKI).

read more

LMND Kecam Keputusan Drop-out 9 Mahasiswa di Halmahera Utara

JAKARTA: Pengurus Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengecam keputusan sepihak Rektor Universitas Halmahera melakukan drop-out terhadap 9 orang mahasiswanya.
Melalui pernyataan sikap yang diterima Berdikari Online, LMND menganggap kebijakan rektor ini bertentangan dengan jaminan konstitusi negara soal kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang tertuang dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945.
Inilah kenyataan yang dialami oleh banyak kawan-kawan kita yang harus merasakan sanksi tidak masuk akal dari pihak kampus karena aktvitas kemahasiswaan/organisasional mereka, demikian ditulis dalam pernyataan sikapnya.
Untuk itu, LMND akan melaporkan kejadian ini kepada Komnas HAM, dan meminta agar keputusan tersebut segera ditinjau ulang.
Kesembilan mahasiswa yang mengalami drop-out itu adalah Agus Brend, Yanfrima Makao, Skitno Poroco, Noverentu Sadow, Noventrius Pawole, Jefri Hontong, Yohanis Joko Ruban, Darwin Bahagia dan Mualana Muh Ali.
Berawal Dari Demonstrasi
Kronologis yang disebarkan LMND menjelaskan bahwa keputusan drop-out ini berawal dari aksi sejumlah mahasiswa memprotes kecurangan pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Saat itu, puluhan aktivis LMND menganggap hasil pemilu mahasiswa itu sangat tidak demokratis dan penuh dengan penyimpangan.
LMND juga mempersoalkan campur tangan birokrasi kampus dalam hajatan mahasiswa ini, dikarenakan akan membawa misi-misi tertentu untuk menjinakkan gerakan mahasiswa.
“Birokrasi kampus menjadi tim sukses untuk salah satu kandidat.”
Saat menggelar aksi damai di dalam kampus, tanggal 27 september 2010, rektor malah menampar salah seorang peserta aksi. Selain itu, terjadi pula aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa terhadap aktivis LMND.
Pada hari itu juga, rektor Uniera mengeluarkan surat skorsing terhadap kesembilan aktivis mahasiswa. Tidak berselang lama, tanggal 30 september, rektor telah meningkatkan keputusannya menjadi drop-out. (Ulfa)

read more